Transfer ke daerah dan dana desa

Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal.  Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dimulai pada RAPBN tahun 2016 ini, dilakukan perubahan mendasar atas klasifikasi penganggaran transfer ke daerah yakni Transfer ke Daerah dikelompokan ke dalam 3 (tiga) klasifikasi besar, yaitu: (i) Dana Perimbangan; (ii) Dana Insentif Daerah; dan (iii) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Yogyakarta. Kedua, Dana Perimbangan yang selama ini terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diubah menjadi 2 (dua) komponen utama yakni Dana Transfer Umum(general purpose grant) dan Dana Transfer Khusus (spesific purpose grant) yang masing-masing terdiri atas 2 (dua) subkomponen.  Ketiga, Dana Insentif Daerah (DID), yang semula merupakan bagian dari dana transfer lainnya, dikelompokkan terpisah sehingga berdiri sendiri sebagai klasifikasi baru. Keempat, Dana Otonomi Khusus (Otsus Papua, Papua Barat, dan Aceh), dana tambahan infrastruktur pada Otsus Papua dan Papua Barat, dan dana keistimewaan D.I. Yogyakarta dikelompokan ke dalam klasifikasi sendiri dalam satu rumpun, mengingat ketiga jenis dana transfer tersebut mempunyai fungsi dan tujuan yang sama, yaitu memenuhi amanat UU mengenai kekhususan suatu daerah, terutama terkait dengan kewajiban pemenuhan atau penyediaan anggaran dalam rangka pembiayaan kekhususan atau keistimewaan daerah dimaksud. selain itu Pemerintah berkomitmen terhadap peningkatan alokasi Dana Desa minimal 6 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah sesuai Road Map Dana Desa tahun 2015-2019, guna memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Budget allocation for Transfer to Regions is part of Government Expenditure to finance fiscal decentralization. To enhance transparency and accountability in Transfer to Regions and Village Fund management, from RAPBN 2016 some fundamental changes have been made to Transfer to Regions budget classification. First, Transfer to Regions is now divided into 3 (three) main classifications, i.e. (i) Balance Fund; (ii) Regional Incentive Fund; and (iii) Special Autonomy Fund and Special Status’ Fund of DI Yogyakarta. Second, Balance Fund, which thus far consists of 3 (three) components of Revenue Sharing (DBH), General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) has been revised into 2 (two) main components, namely, General Purpose Grant and Specific Purpose Grant, which are further divided in two subcomponents each. Third, Regional Incentive Fund (DID), which in the past was part of other transfer grant, now separated as new classification in transfer to regions budget. Fourth, Special Autonomy Fund (Special Autonomy for Papua, West Papua and Aceh), additional infrastructure fund for Special Autonomy of Papua and West Papua and Special Status’ Fund for DI Yogyakarta are grouped into a separate classification since these three type of transfer grants have same functions and objectives. In addition, Governement still commit to Increase Village Fund allocation minimum 6 percent of and on top of Transfer to Regions budget according to Village Fund Road Map 2015-2019 to comply with constitutional mandate of Law No. 6 of 2014 concerning Villages.

Data and Resource

transfer ke daerah dan dana desa, 2012-2017(1).csv



Informations :


Created Date
Updated Date
Jumat, November 4, 2016
Publisher
direktorat p-apbn
References
NK dan APBN, LKPP

Eselon I Kementerian Keuangan