Nota Keuangan dan APBN 2019

Belanja negara di tahun 2019 difokuskan pada investasi di bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM Indonesia yang berkualitas ditunjukkan melalui Program Indonesia Pintar dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ditujukan untuk menaikkan partisipasi murni untuk pendidikan dasar dan menengah. Berikutnya, program beasiswa bidik misi dan program beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan diarahkan untuk memberikan kesempatan bagi generasi muda Indonesia agar dapat mengenyam pendidikan tinggi, dari tingkat sarjana hingga tingkat doktoral, baik di dalam maupun di luar negeri, serta program pendidikan vokasi.

Terkait anggaran kesehatan, penguatan program perlindungan sosial, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum dan kelompok miskin dan tertinggal pada khususnya, juga akan didukung oleh pemerataan pelayanan kesehatan dan penyebaran obat, perluasan akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta perbaikan gizi untuk mengatasi permasalahan malnutrisi kronis (stunting) pada anak. Di samping itu, peningkatan besaran manfaat untuk Program Keluarga Harapan (PKH), jumlah penerima manfaat program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta jumlah sertifikat untuk petani dan rakyat kecil melalui Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS). Akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, anggaran transfer ke daerah dan dana desa tetap dipertajam di tahun 2019.

Untuk dapat mendukung strategi pemerintah tersebut, reformasi keuangan negara di bidang pendapatan diarahkan agar dapat memperkuat dan memperluas basis penerimaan negara untuk mendukung kemandirian APBN. Upaya peningkatan tax ratio di tahun 2019 diambil Pemerintah namun dengan tetap mempertimbangkan kapasitas perekonomian nasional dan perkembangan UMKM. Di samping itu, pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis akan diimplementasikan oleh Pemerintah untuk mengakselerasi kegiatan investasi dan ekspor yang dapat mendorong peningkatan pendapatan negara.



Thematic Data





Eselon I Kementerian Keuangan