Dalam Pasal 28 F UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.
Article 28F of the 1945 Constitution stipulates that every person has the right to communicate and obtain information to develop personal and social environment, and the right to seek, obtain, possess and store information using all available channels. Right to information is a human right as one manifestation of the life of a democratic nation and state. One important element in realizing the implementation of state that is open is the public's right to obtain information in accordance with the legislation. The right to information is very important because the more open to public scrutiny of state administration, the state administration more accountable. The right of every person to obtain information relevant also to improve the quality of community involvement in public decision making process.
Dalam perkembangannya, pelaksanaan APBN dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik eksternal maupun internal yang memengaruhi pergerakan asumsi dasar ekonomi makro. Dinamika ADEM memengaruhi realisasi APBN Semester I APBN, baik di sisi pendapatan negara dan belanja negara. Pada sisi pendapatan negara, terdapat kenaikan pajak penghasilan minyak dan gas (migas) dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) migas. Sedangkan pada sisi belanja negara, terdapat tekanan yang akan memengaruhi belanja negara pada realisasi semester II tahun 2017 yaitu kenaikan subsidi energi (LPG tabung 3 kg dan subsidi listrik), pembayaran bunga utang, dana bagi hasil (DBH) migas akibat perubahan dari pendapatan minyak dan gas, serta perubahan dana alokasi umum (DAU) sebagai akibat perubahan penerimaan dalam negeri (PDN) neto.
Dalam rangka mengantisipasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan kondisi fiskal tersebut, Pemerintah telah mengajukan penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro dan konsolidasi fiskal melalui perubahan APBN tahun 2017 pada awal Juli 2017. Penyesuaian meliputi perubahan kebijakan di bidang pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran sehingga pelaksanaan APBN tahun 2017 dapat lebih kredibel, berkualitas, dan berkesinambungan.
Berdasarkan data realisasi semester I APBN tahun 2017, realisasi pendapatan negara dalam akhir tahun 2017 diperkirakan akan mencapai Rp1.714.128. Sedangkan pada sisi belanja negara, Pemerintah memerhitungkan pola kinerja penyerapan tahun-tahun sebelumnya (hemat alamiah) yang selalu terdapat pagu yang tak terserap, sehingga outlook belanja negara sampai dengan akhir tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp2.077.008,6 miliar (98,4 persen terhadap pagu yang diusulkan dalam perubahan APBN tahun 2017). Dengan demikian, defisit anggaran sampai dengan akhir tahun diperkirakan sebesar Rp362.880,5 miliar atau 2,67 persen terhadap PDB, lebih rendah dari tingkat defisit anggaran dalam RAPBNP tahun 2017. Untuk membiayai defisit anggaran dimaksud, maka sumber utama pembiayaan anggaran melalui pembiayaan utang (surat berharga negara).
Selangkapnya document dapat diunduh di http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Publications
To reach the national development target in Government vision, the implementation of Budget FY 2017 in QII run well as fiscal strategy and economy macro progress. The increase of growth with higher PMTB and the improvement of good governance in the previous years, and also the better of realization in the recent year, is good way to implementing the purpose og national development in 2017. To keep quality of spending, Government consistently keep to implement expenditure, especially for infrastructure, mandatory spending (education and healthy), and social protection in poor alleviation and inequality program.
