Dalam Pasal 28 F UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.
Article 28F of the 1945 Constitution stipulates that every person has the right to communicate and obtain information to develop personal and social environment, and the right to seek, obtain, possess and store information using all available channels. Right to information is a human right as one manifestation of the life of a democratic nation and state. One important element in realizing the implementation of state that is open is the public's right to obtain information in accordance with the legislation. The right to information is very important because the more open to public scrutiny of state administration, the state administration more accountable. The right of every person to obtain information relevant also to improve the quality of community involvement in public decision making process.
Belanja negara di tahun 2019 difokuskan pada investasi di bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM Indonesia yang berkualitas ditunjukkan melalui Program Indonesia Pintar dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ditujukan untuk menaikkan partisipasi murni untuk pendidikan dasar dan menengah. Berikutnya, program beasiswa bidik misi dan program beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan diarahkan untuk memberikan kesempatan bagi generasi muda Indonesia agar dapat mengenyam pendidikan tinggi, dari tingkat sarjana hingga tingkat doktoral, baik di dalam maupun di luar negeri, serta program pendidikan vokasi.
Terkait anggaran kesehatan, penguatan program perlindungan sosial, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum dan kelompok miskin dan tertinggal pada khususnya, juga akan didukung oleh pemerataan pelayanan kesehatan dan penyebaran obat, perluasan akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta perbaikan gizi untuk mengatasi permasalahan malnutrisi kronis (stunting) pada anak. Di samping itu, peningkatan besaran manfaat untuk Program Keluarga Harapan (PKH), jumlah penerima manfaat program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta jumlah sertifikat untuk petani dan rakyat kecil melalui Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS). Akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, anggaran transfer ke daerah dan dana desa tetap dipertajam di tahun 2019.
